1. GAMBARAN UMUM KETERSEDIAAN & KELENGKAPAN ASPAK RS DI MALUKU

Posisi ASPAK dalam Sistem RS

Dalam konteks Rumah Sakit (FKRTL), ASPAK berfungsi sebagai:

• Baseline kelayakan sarana–prasarana–alat kesehatan
• Prasyarat tidak langsung untuk: 1) Akreditasi RS, Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar); 2) Kesiapan rujukan (SISRUTE, PSC 119); 3) Implementasi RME–SATUSEHAT

Temuan kunci dokumen: ASPAK RS belum sepenuhnya kuat dan merata, serta masih berjalan parsial dan administratif, belum menjadi alat kendali mutu operasional RS.

Tujuan strategis:

1. Menjadikan ASPAK sebagai baseline kelayakan layanan RS
2. Memastikan pemenuhan KRIS berbasis kesiapan sarana–prasarana–alat
3. Menguatkan sistem rujukan berjenjang yang efektif, aman, dan mandiri
4. Mengintegrasikan data fisik RS dengan SIRS–RME–SATUSEHAT

2. KERANGKA INTEGRASI (LOGIKA KEBIJAKAN)

ASPAK (input fisik)

→ KRIS (standar layanan rawat inap)

→ Rujukan (fungsi klinis & jejaring layanan)

Tanpa ASPAK yang memadai → KRIS tidak tercapai → rujukan overload & tidak efisien.

3. PETA KETERSEDIAAN & KELENGKAPAN ASPAK RS (ANALISIS KUALITATIF)

Pemetaan Kondisi RS di Provinsi Maluku

Pola utama, Tidak terjadi kekosongan total sarana tetapi tidak memenuhi standar layanan aktual, tidak sinkron dengan kebutuhan rujukan dan KRIS, dan ASPAK belum terintegrasi dengan perencanaan investasi RS

4. KENDALA UTAMA YANG MENYEBABKAN PENURUNAN JUMLAH & KUALITAS ASPAK RS

1️⃣ Kendala Struktural & Teknis

• Alat tersedia tetapi: Tidak terkalibrasi, Tidak sesuai standar layanan (obsolete), Pemeliharaan dan siklus hidup alat tidak direncanakan

2️⃣ Kendala Tata Kelola

• ASPAK masih dianggap: Kewajiban pelaporan, bukan alat manajemen,
• Belum terhubung langsung dengan: PPS Akreditasi, KRIS, dan Rencana pengadaan RS

3️⃣ Kendala SDM & Digitalisasi

• Keterbatasan pemahaman petugas dalam: Input data ASPAK, Konsistensi dan validitas data
• Masih terjadi: Sistem manual + elektronik berjalan paralel
• Data tidak real-time dan tidak sinkron antar unit (sejalan dengan kendala SIRS & RME dalam dokumen FKRTL)

4️⃣ Kendala Geografis Maluku

• Distribusi, instalasi, dan servis alat kesehatan mahal
• Vendor dan teknisi terbatas di wilayah kepulauan

5.DAMPAK LANGSUNG BILA ASPAK RS TIDAK DIPERKUAT

• Kesiapan rujukan menurun
• KRIS sulit terpenuhi
• Akreditasi RS stagnan
• INM & IKP sulit mencapai target
• Beban rujukan ke luar provinsi meningkat

Artinya: ASPAK RS adalah bottleneck senyap yang mempengaruhi hampir seluruh indikator kinerja RS.

6. STRATEGI PENGUATAN ASPAK RS 3 TAHUN KE DEPAN (2026–2028)

TAHUN 2026 – STABILISASI & STANDAR MINIMUM

Fokus: RS kelas B rujukan provinsi & RS kelas C kabupaten besar

Strategi:

• Audit ASPAK RS berbasis layanan (IGD, ICU, OK, Rawat Inap)
• Pemenuhan alat kesehatan kritikal dan wajib
• Integrasi ASPAK dengan: KRIS dan PPS Akreditasi

Target: 1) Tidak ada RS dengan ASPAK kritikal; 2) IGD & rawat inap memenuhi standar minimum

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2026

Makna 2026: Tidak ada RS “tidak layak layanan”

TAHUN 2027 – PENGUATAN & SINKRONISASI

Fokus: RS kelas D kabupaten & kepulauan

Strategi:

• Penguatan alat penunjang rujukan
• Standarisasi per unit layanan
• Integrasi penuh: ASPAK – SIRS – RME – SATUSEHAT

Target: 1) Mayoritas RS memenuhi ASPAK layanan inti; 2) Data sarana & alat RS valid dan real-time

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2027

Makna 2027: Rujukan lebih cepat, lebih dekat, dan lebih aman

TAHUN 2028 – KONSOLIDASI & KEBERLANJUTAN

Fokus: Mutu, keselamatan, dan efisiensi

Strategi:

• Program kalibrasi dan pemeliharaan berkelanjutan
• ASPAK sebagai dasar capex planning RS
• RS kelas B rujukan provinsi sebagai center of excellence

Target: 1) ASPAK RS mendukung penuh akreditasi & KRIS; 2) Sistem rujukan provinsi lebih mandiri

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2028

Makna 2028: Sistem RS Maluku mandiri dan berkelanjutan

7. RINGKASAN PROGRES 3 TAHUN

8. RINGKASAN KEBIJAKAN

Kondisi ASPAK Rumah Sakit di Provinsi Maluku masih belum optimal dan belum terintegrasi penuh dengan sistem rujukan, akreditasi, dan transformasi layanan RS. Penguatan ASPAK RS harus diposisikan sebagai agenda strategis 3 tahun untuk menjamin mutu layanan, keselamatan pasien, dan kemandirian sistem rujukan di provinsi Maluku.