Refleksi atas World Health Assembly ke-79 tentang problematika kesehatan dunia, tantangan multilateralisme, dan kebutuhan solusi implementatif berbasis keadilan, solidaritas, serta martabat manusia.

Sidang World Health Assembly ke-79 memberi satu pesan yang sangat kuat: health cannot wait. Di tengah dunia yang masih menghadapi krisis kesehatan, konflik, tekanan pembiayaan, ketimpangan akses, ancaman pandemi, resistensi antimikroba, penyakit tidak menular, dan disrupsi teknologi kesehatan, negara-negara anggota tetap memilih untuk berdialog, bernegosiasi, dan mencari titik temu. Ini menunjukkan bahwa multilateralisme belum kehilangan maknanya. Selama negara masih mau berbicara, mendengar, dan bekerja bersama, harapan untuk kesehatan global yang lebih adil tetap hidup.
Semangat Alma-Ata kembali relevan dalam konteks ini. Pelayanan kesehatan primer bukan hanya pendekatan teknis, tetapi juga komitmen sosial dan visi moral. Sistem kesehatan harus dibangun di sekitar manusia, bukan semata-mata di sekitar institusi, penyakit, atau pembiayaan. Primary Health Care yang kuat memungkinkan deteksi wabah lebih dini, menjangkau kelompok rentan lebih cepat, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi krisis berikutnya.

Berbagai agenda yang dibahas dalam sidang ini menunjukkan bahwa tantangan kesehatan global saling terhubung dan membutuhkan respons yang menyeluruh. Universal Health Coverage, kesiapsiagaan pandemi, penguatan WHO, kesehatan masyarakat adat, teleradiologi, farmakovigilans, pengendalian stroke, resistensi antimikroba, hingga rekrutmen tenaga kesehatan internasional bukan sekadar agenda teknis. Semua itu adalah bagian dari upaya membangun dunia yang lebih sehat, adil, dan manusiawi.

Bagi saya, makna terpenting dari seluruh diskusi tersebut adalah bahwa resolusi dan keputusan global bukanlah garis akhir. Ia adalah janji moral dan politik. Janji itu hanya bermakna bila diterjemahkan menjadi pembiayaan yang cukup, kebijakan yang operasional, sistem kesehatan yang tangguh, serta akuntabilitas yang nyata.

Dalam konteks Indonesia, terutama wilayah kepulauan seperti Maluku, pesan ini menjadi sangat relevan. Tidak boleh ada kehidupan yang dianggap kurang bernilai hanya karena geografi, jarak, pendapatan, atau keterbatasan akses. Tujuan bersama Health for All menuntut agar kebijakan kesehatan tidak berhenti pada dokumen, tetapi hadir dalam bentuk layanan yang benar-benar dapat dijangkau: vaksinasi yang sampai ke pulau kecil, ibu melahirkan yang aman, rujukan yang tepat waktu, tenaga kesehatan yang tersedia, obat yang berkesinambungan, dan sistem digital yang memperpendek jarak pelayanan.

Pada akhirnya, kekuatan WHO dan sistem kesehatan global bergantung pada stewardship negara-negara anggota. Begitu pula kekuatan sistem kesehatan nasional bergantung pada keseriusan kita menerjemahkan komitmen menjadi aksi. Resolusi adalah janji. Janji hanya bermakna jika kita menjaganya melalui implementasi, pendanaan, dan keberanian untuk memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal dalam perjuangan mencapai kesehatan untuk semua.