Pendanaan kesehatan bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi persoalan keadilan sosial. Di tengah tingginya kebutuhan belanja kesehatan global dan tantangan nasional dalam pemerataan akses, Indonesia perlu bergerak dari cakupan administratif JKN menuju keadilan substantif melalui advokasi strategis yang berbasis data, koalisi, transparansi, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.