Serah terima jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku pada 23 Februari 2026 menjadi momentum penting dalam kesinambungan pembangunan kesehatan di Bumi Raja-Raja. Lebih dari sekadar agenda administratif, momen ini menandai transisi kepemimpinan yang berlangsung tertib, bermartabat, dan tetap berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Memori jabatan yang disampaikan pada kesempatan tersebut menjadi bentuk akuntabilitas publik sekaligus pijakan strategis bagi kepemimpinan berikutnya.

Selama masa tugas sejak 13 Maret 2024 hingga 19 Februari 2026, berbagai langkah dilakukan untuk memperkuat sistem kesehatan Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks. Melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan tata kelola berbasis kinerja, dan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat, pembangunan kesehatan diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata warga di pulau-pulau, pesisir, dan wilayah sulit jangkau.

Prioritas utama selama masa pengabdian meliputi penguatan layanan kesehatan primer, pengendalian tuberkulosis dan malaria, percepatan penurunan stunting, serta pembenahan tata kelola pelayanan rujukan provinsi. Hasilnya, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, Angka Kematian Ibu berhasil ditekan menjadi 164 per 100.000 kelahiran hidup, cakupan pelayanan kesehatan saat KLB dan krisis kesehatan mencapai 100 persen, Bed Occupancy Rate rumah sakit berada pada 38,44 persen, dan cakupan kepesertaan JKN melampaui 98 persen.

Salah satu capaian yang menonjol adalah penurunan prevalensi stunting dari 28,4 persen pada 2024 menjadi 25,1 persen pada 2025. Capaian ini didorong oleh penguatan layanan ibu dan anak, peningkatan cakupan K4, distribusi tablet tambah darah, penimbangan balita di Posyandu, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, imunisasi dasar lengkap, serta dukungan intervensi sensitif seperti akses air bersih, sanitasi layak, dan perlindungan sosial bagi keluarga berisiko.

Di bidang rujukan, penguatan RSUD Provinsi menjadi capaian strategis yang nyata. Pembenahan dilakukan melalui penguatan sistem BLUD, digitalisasi manajemen, peningkatan kepatuhan akreditasi, dan efisiensi belanja operasional. Layanan spesialis juga semakin kuat, ditandai dengan peningkatan jumlah dokter spesialis aktif dari 18 menjadi 24 orang, kenaikan kapasitas operasi sebesar 22 persen, peningkatan kunjungan rawat jalan dari 68.500 menjadi 79.200 kasus, serta penurunan rujukan keluar provinsi dari 12 persen menjadi 8 persen.

Dari sisi pembiayaan, kinerja pengelolaan anggaran juga menunjukkan hasil yang solid. PAD tahun 2025 mencapai Rp54,899 miliar atau 101,01 persen dari target, dengan realisasi anggaran yang diarahkan pada program-program berdampak langsung bagi masyarakat. Penguatan kemitraan, komunikasi publik, dan advokasi lintas sektor juga berhasil meningkatkan kepercayaan stakeholder, mitra, dan masyarakat terhadap pembangunan kesehatan di Maluku.

Pengakuan atas capaian tersebut tercermin dari penerimaan BPJS Award 2024 dan 2026, yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat melalui cakupan JKN yang tinggi dan kepesertaan aktif yang kuat. Berbagai capaian ini menjadi bukti bahwa pembangunan kesehatan di Maluku bergerak ke arah yang semakin kredibel, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.

Bagi saya, seluruh proses ini bukan sekadar rangkaian tugas jabatan, melainkan jejak pengabdian dan pelajaran berharga di Tanah Raja-Raja, Provinsi Maluku. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan yang ada, saya meyakini bahwa perubahan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, kepercayaan, dan kerja yang konsisten. Semoga fondasi yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan demi derajat kesehatan masyarakat Maluku yang lebih baik, merata, dan berkeadilan.(yanaslian_09032026)

Dokumen dapat di upload disini. Memori Jabatan Plt Kadinkes Maluku_Yan Aslian Noor02