Menguatnya wacana “9 naga vs 9 haji” pada Mei–Juni 2025 sebaiknya dipahami bukan sebagai konflik faktual antara dua kelompok sosial, melainkan sebagai fenomena komunikasi politik pada fase transisi pemerintahan. Pada awal siklus kekuasaan, ketika konfigurasi kabinet, arah investasi, serta prioritas proyek strategis negara sedang dirumuskan, kompetisi memperebutkan akses kebijakan menjadi sangat intens. Kompleksitas kepentingan ekonomi kemudian diterjemahkan ke dalam simbol moral yang lebih sederhana agar mudah dipahami publik. Dalam konteks ini, aktor komunikasi politik, jaringan relawan, serta simpul kepentingan bisnis memproduksi label simbolik yang membingkai kontestasi ekonomi sebagai pertarungan identitas di ruang publik.

Dalam perspektif reflektif akademik, Prof.Eymal Bahsar Demmallino menekankan dimensi kepemimpinan: ketokohan memiliki peranan besar dalam membangun peradaban; ketika tokoh politik dipersepsikan berada di bawah bayang-bayang kapitalisme (“9 naga”), muncul keyakinan publik bahwa krisis legitimasi akan terjadi dan pada titik tertentu dapat memicu mobilisasi massa (people power) terhadap elit yang dianggap bersekongkol dengan kepentingan modal.

Secara teoritis, kondisi tersebut sejalan dengan konsep oligarki yang dikemukakan Jeffrey A. Winters, yang melihat demokrasi di banyak negara berkembang sebagai arena negosiasi berkelanjutan antara otoritas politik dan pemilik konsentrasi kekayaan. Analisis Vedi R. Hadiz menunjukkan bahwa pasca-Reformasi Indonesia tidak menghapus struktur ekonomi lama, tetapi mentransformasikannya melalui relasi baru dengan partai dan elit pemerintahan. Negara membutuhkan investasi dan stabilitas ekonomi, sementara pemodal memerlukan kepastian regulasi; hubungan keduanya bukan konspirasi tunggal, melainkan interaksi timbal balik yang terus dinegosiasikan dalam kerangka institusi demokrasi.

Di sisi lain, kajian Marcus Mietzner menyoroti munculnya mobilisasi politik berbasis identitas dan populisme religius sebagai sumber legitimasi alternatif terhadap kekuatan modal. Efektivitas narasi “oligarki versus moralitas publik” diperkuat oleh ekosistem media sosial yang lebih memviralkan emosi dibandingkan analisis kebijakan. Dalam perspektif komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai framing simplification, yakni penyederhanaan konflik ekonomi struktural menjadi konflik moral untuk memobilisasi dukungan massa.

Secara empiris, mobilisasi people power tidak muncul semata karena keberadaan oligarki, tetapi biasanya berkorelasi dengan krisis legitimasi serius, misalnya runtuhnya ekonomi, ketidakpercayaan terhadap pemilu, atau represi negara yang tinggi. Dengan demikian, fenomena yang berkembang lebih tepat dipahami sebagai pertarungan pengaruh dalam perebutan arah kebijakan dan akses ekonomi pada awal pemerintahan, bukan sebagai tanda pasti kehancuran negara ataupun konspirasi tunggal para kapitalis.

Referensi:

1. Winters, J. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.
2. Robison, R. & Hadiz, V. (2004). Reorganising Power in Indonesia. Routledge.
3. Hadiz, V. (2016). Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge University Press.
4. Mietzner, M. (2013). Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia.