Indonesia tidak sedang kekurangan rumah sakit dalam arti jumlah. Berdasarkan data dashboard RS Online per tanggal 11-04-2026, komposisi rumah sakit nasional didominasi oleh kelas C sebanyak 1.803 unit dan kelas D sebanyak 870 unit, disusul kelas B 454 unit dan kelas A 85 unit. Dari sisi jenis, sistem ini bertumpu pada rumah sakit umum sekitar 2.787 unit, jauh di atas RSIA 314 unit dan berbagai rumah sakit khusus lain yang jumlahnya relatif kecil. Dari sisi kepemilikan, ekosistemnya juga plural: swasta/lainnya 932 unit, pemkab 689 unit, dan perusahaan 535 unit. Data ini menunjukkan bahwa wajah utama layanan rumah sakit Indonesia bukanlah rumah sakit superspesialistik di kota besar, melainkan rumah sakit umum kelas C dan D yang tersebar luas di berbagai daerah.

Namun, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, angka nasional saja belum cukup. Indonesia memiliki sekitar 17.001 pulau, dengan sekitar 6.000 hingga 7.000 pulau berpenghuni. Dalam konteks ini, persoalan strategisnya bukan hanya berapa rumah sakit berdiri secara nasional, tetapi berapa pulau kecil berpenghuni yang benar-benar telah memiliki akses pada rumah sakit, dan rumah sakit kelas apa yang melayani mereka. Sampai saat ini, saya belum menemukan satu publikasi nasional resmi yang secara terbuka merilis jumlah pasti pulau kecil yang sudah memiliki rumah sakit berikut klasifikasinya. Tetapi justru di situlah letak persoalan kebijakannya: Indonesia masih lebih mudah menghitung jumlah rumah sakit daripada memastikan keterjangkauan rumah sakit bagi pulau-pulau kecil yang tersebar.

Di sinilah struktur kelas rumah sakit menjadi penting. Kebijakan Kementerian Kesehatan menempatkan Rumah Sakit Kelas D Pratama sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah yang belum tersedia rumah sakit. Standar akreditasinya pun secara eksplisit menyebutkan bahwa rumah sakit ini ditujukan untuk wilayah terpencil, daerah kepulauan, dan pulau-pulau kecil terluar. Data Kemenkes (11-04-2026) juga menunjukkan bahwa sampai Juni 2023 terdapat 54 rumah sakit kelas D Pratama yang teregistrasi. Ini berarti, bila Indonesia ingin memperkuat pelayanan pada pulau-pulau kecil, maka poros pertamanya memang bukan kelas A atau B, melainkan kelas D Pratama, kelas D, lalu penguatan bertahap ke kelas C.

Dari sudut pandang itulah, data di dashboard menjadi sangat bermakna. Jika mayoritas rumah sakit nasional memang berada pada kelas C dan D, maka masa depan pelayanan rumah sakit Indonesia sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan memperkuat dua kelas ini sebagai tulang punggung negara kepulauan. Artinya, agenda inovasi kita tidak boleh lagi disusun berdasarkan imajinasi rumah sakit metropolitan, tetapi harus berangkat dari realitas bahwa banyak wilayah Indonesia membutuhkan rumah sakit yang cukup dekat, cukup aman, cukup mampu menstabilisasi pasien, cukup kuat secara digital, dan cukup cepat merujuk, bukan selalu rumah sakit yang paling mahal alatnya.

Karena itu, tahun 2026 harus menjadi tahun pemetaan akses pulau kecil terhadap rumah sakit. Pemerintah pusat dan daerah perlu berhenti puas dengan rekap nasional semata, lalu mulai menyusun satu peta operasional yang menjawab tiga pertanyaan pokok: pulau kecil mana yang sudah memiliki rumah sakit, pulau mana yang masih bergantung penuh pada rujukan laut atau udara, dan pulau mana yang hanya dilayani oleh rumah sakit kelas D atau D Pratama tanpa dukungan digital dan diagnostik yang memadai. Tahun 2026 juga harus menjadi fase konsolidasi kelas rumah sakit di wilayah kepulauan: memperjelas fungsi kelas D sebagai pintu akses, kelas D sebagai stabilisasi dasar, dan kelas C sebagai pengampu regional. Dalam kerangka ini, telemedicine, teleradiologi, USG portabel, X-ray digital ringan, dan rekam medis elektronik bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan dasar sistem.

Selanjutnya, tahun 2027 harus menjadi tahun akselerasi peningkatan kelas dan mutu layanan. Arah yang paling realistis adalah mempercepat peningkatan rumah sakit kelas D dan D Pratama menjadi kelas C pada kabupaten/kota prioritas, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kemenkes sendiri pada 2026 menyebut percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit di berbagai daerah luar Jawa, termasuk kawasan kepulauan seperti RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas, sebagai bagian dari agenda pemerataan layanan. Ini menegaskan bahwa strategi yang dibutuhkan Indonesia bukan memperbanyak simbol teknologi tinggi, tetapi memperkuat rumah sakit pengampu di simpul-simpul kepulauan agar pulau-pulau kecil tidak selalu tertinggal dalam akses rujukan.

Dengan demikian, kualitas narasi kita menjadi lebih kuat: Indonesia memang memiliki ribuan rumah sakit, tetapi tantangan sebenarnya terletak pada ketersebaran fungsionalnya di pulau-pulau kecil. Kita belum cukup bila hanya mengatakan ada 3.000 lebih rumah sakit; kita harus mulai bertanya, berapa pulau kecil yang sudah benar-benar terlindungi oleh sistem rumah sakit yang sesuai kelasnya. Dalam negara kepulauan, ukuran kemajuan tidak cukup dilihat dari jumlah rumah sakit nasional, tetapi dari kemampuan memastikan bahwa warga di pulau kecil pun dapat menjangkau layanan rujukan yang layak, cepat, dan bermutu.

Itulah sebabnya agenda inovasi 2026–2027 harus diarahkan dengan tegas. Tahun 2026 adalah fase pemetaan dan konsolidasi: memetakan pulau kecil yang telah memiliki rumah sakit, mengidentifikasi kelas rumah sakitnya, menutup wilayah kosong layanan, dan memperkuat konektivitas digital. Tahun 2027 adalah fase akselerasi: menaikkan kapasitas rumah sakit D dan D Pratama ke kelas C pada titik-titik strategis, membangun jejaring pengampuan antarpulau, dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih benar-benar tepat guna bagi Indonesia yang luas, terpisah-pisah, dan tidak merata secara fiskal.

Penutup

Rumah sakit di Indonesia tidak kekurangan jumlah. Yang masih kurang adalah keberanian untuk membaca geografi sebagai inti strategi. Bagi negara kepulauan, masa depan pelayanan rumah sakit tidak ditentukan oleh seberapa megah alat yang dibeli, tetapi oleh seberapa banyak pulau kecil yang benar-benar memiliki akses pada rumah sakit yang sesuai kelas, sesuai kebutuhan, dan sesuai waktunya.