Pendahuluan

Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdagangan internasional dan pasar keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya produksi, tingkat harga, pendapatan riil, serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, rupiah berada pada Rp18.039 per dolar AS pada 4–5 Juni 2026. Nilai tukar kemudian melemah menjadi Rp18.171 pada 8 Juni dan Rp18.141 per dolar AS pada 9 Juni 2026. Rupiah selanjutnya menguat menjadi Rp17.971 pada 10 Juni dan Rp17.981 per dolar AS pada 11 Juni 2026 (Bank Indonesia, 2026a).

JISDOR merupakan kurs referensi USD/IDR yang disusun berdasarkan transaksi antarbank di pasar valuta asing Indonesia. Karena menggunakan transaksi aktual, JISDOR dapat dipakai sebagai salah satu indikator resmi untuk mengamati tekanan terhadap nilai tukar rupiah (Bank Indonesia, 2026b).

Pergerakan tersebut memperlihatkan bahwa rupiah sempat melampaui ambang psikologis Rp18.000 per dolar AS, meskipun kemudian mengalami koreksi. Akan tetapi, penguatan dalam beberapa hari belum berarti bahwa seluruh tekanan telah berakhir. Volatilitas nilai tukar tetap dapat memengaruhi keputusan importir, produsen, investor, lembaga keuangan, dan rumah tangga.

Nilai tukar juga tidak hanya menggambarkan hubungan teknis antara rupiah dan dolar. Kurs mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran valuta asing, pembayaran impor, arus modal internasional, kewajiban utang luar negeri, serta tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian. Dengan demikian, pelemahan rupiah perlu dipahami sebagai fenomena ekonomi yang mempunyai dampak luas terhadap produksi, harga, konsumsi, dan distribusi kesejahteraan.

Hubungan Depresiasi Rupiah dengan Inflasi

Secara teoretis, pengaruh depresiasi rupiah terhadap inflasi dapat dijelaskan melalui mekanisme exchange rate pass-through. Mekanisme ini menggambarkan sejauh mana perubahan nilai tukar diteruskan ke harga barang impor, biaya produksi, dan akhirnya harga yang dibayar oleh konsumen.

Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, importir harus menyediakan lebih banyak rupiah untuk membeli barang dengan harga dolar yang sama. Kenaikan biaya tersebut dapat terjadi pada barang konsumsi akhir maupun bahan baku, mesin, energi, obat-obatan, teknologi, dan komponen produksi yang berasal dari luar negeri.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen secara tahunan, meningkat dari 2,42 persen pada April 2026. Inflasi bulanan pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 1,35 persen. Pada periode yang sama, inflasi inti berada pada tingkat 2,59 persen secara tahunan (Badan Pusat Statistik, 2026a, 2026b).

Ringkasan indikator ekonomi terkini

Indikator	Periode	Nilai
Kurs JISDOR	4–5 Juni 2026	Rp18.039 per dolar AS
Kurs JISDOR	8 Juni 2026	Rp18.171 per dolar AS
Kurs JISDOR	9 Juni 2026	Rp18.141 per dolar AS
Kurs JISDOR	11 Juni 2026	Rp17.981 per dolar AS
Inflasi tahunan	April 2026	2,42%
Inflasi tahunan	Mei 2026	3,08%
Inflasi bulanan	Mei 2026	0,28%
Inflasi inti tahunan	Mei 2026	2,59%
Rata-rata upah buruh	Februari 2026	Rp3,29 juta
BI-Rate	20 Mei 2026	5,25%
BI-Rate	9 Juni 2026	5,50%

Sumber: Bank Indonesia (2026a, 2026b, 2026c) dan Badan Pusat Statistik (2026a, 2026b, 2026c).

Kenaikan inflasi dari 2,42 persen pada April menjadi 3,08 persen pada Mei 2026 tidak dapat langsung dianggap sebagai akibat tunggal dari pelemahan rupiah. Inflasi juga dipengaruhi oleh perubahan harga pangan, kondisi pasokan, distribusi barang, permintaan masyarakat, harga energi dunia, dan kebijakan harga pemerintah. Akan tetapi, depresiasi rupiah dapat memperbesar tekanan inflasi, terutama jika berlangsung lama dan disertai kenaikan harga minyak serta komoditas global.

Bank Indonesia juga mengakui adanya risiko imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor. Bank Indonesia menyatakan bahwa kenaikan harga minyak dan komoditas global, apabila disertai pelemahan rupiah, dapat meningkatkan harga impor serta menambah tekanan terhadap harga-harga di dalam negeri (Bank Indonesia, 2026b).

Perusahaan yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap input impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Dalam jangka pendek, perusahaan mungkin masih dapat menyerap sebagian kenaikan biaya dengan menggunakan persediaan lama, mengurangi margin keuntungan, atau mempertahankan harga untuk menjaga pangsa pasar. Namun, apabila pelemahan rupiah berlangsung lama, kenaikan biaya cenderung diteruskan kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.

Hubungan konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi Rupiah}\to \text{Kenaikan Harga Impor}\to \text{Kenaikan Biaya Produksi}\to \text{Kenaikan Harga Konsumen}\to \text{Inflasi}\to \text{Penurunan Daya Beli}$$

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah yang awalnya terjadi di pasar valuta asing dapat merambat ke sektor riil. Dampaknya kemudian dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Keterkaitan dengan Perkembangan Inflasi

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen secara tahunan, dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 111,40. Inflasi tersebut menunjukkan adanya kenaikan tingkat harga umum dibandingkan Mei tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2026a).

Kenaikan inflasi tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat tunggal dari pelemahan rupiah. Inflasi merupakan fenomena multikausal yang juga dipengaruhi oleh harga pangan, kondisi pasokan, distribusi barang, permintaan masyarakat, harga energi dunia, kebijakan pemerintah, serta perubahan harga yang diatur oleh negara.

Namun, depresiasi rupiah dapat memperbesar risiko inflasi karena meningkatkan harga barang impor dan komponen produksi luar negeri. Risiko ini semakin besar apabila pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak atau komoditas internasional.

Pengaruh depresiasi juga tidak selalu terlihat pada bulan yang sama. Dalam praktiknya, terdapat jeda waktu atau time lag antara perubahan nilai tukar dan perubahan harga konsumen. Perusahaan dapat memiliki persediaan bahan baku, kontrak impor dengan kurs tertentu, atau kebijakan penetapan harga yang menyebabkan penyesuaian harga dilakukan secara bertahap.

Oleh karena itu, kenaikan inflasi pada Mei 2026 sebaiknya dipandang sebagai tanda adanya tekanan harga, tetapi belum menjadi bukti tunggal bahwa depresiasi rupiah telah sepenuhnya diteruskan kepada konsumen. Untuk membuktikan hubungan sebab-akibat, diperlukan pengujian empiris yang juga mengendalikan pengaruh harga minyak, harga pangan, suku bunga, jumlah uang beredar, dan tingkat permintaan domestik.

Pengaruh terhadap Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat ditentukan oleh hubungan antara pendapatan nominal dan tingkat harga. Pendapatan nominal menunjukkan jumlah uang yang diterima seseorang, sedangkan pendapatan riil menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan tersebut.

Hubungan ini dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut:

​Rumus tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nominal yang tetap tidak menjamin kemampuan konsumsi yang tetap. Apabila harga barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang dapat dibeli masyarakat akan berkurang.

Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta per bulan. Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,68 persen (Badan Pusat Statistik, 2026b).

Dengan tingkat upah tersebut, kenaikan harga pangan, transportasi, energi, obat-obatan, dan produk yang mengandung komponen impor dapat mempersempit ruang konsumsi pekerja. Tekanan akan semakin besar apabila upah tidak meningkat sebanding dengan kenaikan biaya hidup.

Sebagai ilustrasi, seorang pekerja mungkin tetap menerima Rp3,29 juta setiap bulan. Namun, ketika pengeluaran untuk makanan, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan meningkat, bagian pendapatan yang dapat digunakan untuk tabungan atau kebutuhan lain akan menurun. Dalam kondisi ini, pendapatan nominal tidak berubah, tetapi daya beli dan pendapatan riil melemah.

Dampak yang Berbeda Antarkelompok Pendapatan

Dampak depresiasi rupiah tidak dirasakan secara seragam oleh seluruh masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung menghadapi tekanan lebih berat karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Kelompok tersebut memiliki ruang yang terbatas untuk mengurangi pengeluaran tanpa menurunkan kualitas hidup.

Ketika harga pangan meningkat, rumah tangga berpendapatan rendah mungkin mengurangi jumlah atau kualitas makanan. Ketika biaya transportasi meningkat, mereka dapat membatasi mobilitas. Apabila biaya kesehatan atau pendidikan naik, rumah tangga dapat menunda pemeriksaan kesehatan atau pembelian kebutuhan sekolah.

Rumah tangga berpendapatan menengah umumnya memiliki pilihan penyesuaian yang lebih luas. Mereka dapat menunda pembelian kendaraan atau barang elektronik, beralih ke produk yang lebih murah, mengurangi hiburan, atau menggunakan tabungan untuk mempertahankan konsumsi.

Sebaliknya, eksportir yang memperoleh pendapatan dalam dolar dapat menerima keuntungan dari depresiasi karena nilai pendapatannya meningkat ketika dikonversikan ke rupiah. Manfaat tersebut terutama dinikmati oleh perusahaan yang menggunakan bahan baku domestik. Eksportir yang masih bergantung pada input impor belum tentu mendapatkan keuntungan penuh karena biaya produksinya juga meningkat.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa depresiasi memiliki konsekuensi distributif. Sebagian kelompok dapat memperoleh manfaat, sedangkan kelompok lain menanggung beban yang lebih besar. Karena itu, analisis nilai tukar tidak cukup hanya menggunakan rata-rata nasional, tetapi juga perlu memperhatikan kelas pendapatan, jenis pekerjaan, wilayah, dan pola konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kerentanan yang Tersembunyi

Di tengah tekanan nilai tukar, perekonomian Indonesia pada triwulan I-2026 tetap tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa konsumsi masyarakat tetap terjaga dan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting (Badan Pusat Statistik, 2026c).

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Mei 2026 juga menunjukkan bahwa keyakinan konsumen masih berada dalam zona optimistis. Indeks Keyakinan Konsumen tercatat sebesar 120,9, Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 129,7, dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini sebesar 112,2 (Bank Indonesia, 2026c).

Data tersebut memperlihatkan bahwa depresiasi rupiah belum otomatis menyebabkan kontraksi konsumsi secara nasional. Namun, indikator agregat dapat menyembunyikan kerentanan pada kelompok tertentu.

Pertumbuhan konsumsi kelompok berpendapatan tinggi, misalnya, dapat menutupi pelemahan konsumsi rumah tangga miskin. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan keyakinan konsumen perlu dibaca bersama data upah riil, kemiskinan, ketimpangan, harga pangan, dan struktur pengeluaran rumah tangga.

Dengan demikian, perekonomian dapat tetap tumbuh pada tingkat makro, sementara sebagian masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan pada tingkat mikro. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan pemerataan kesejahteraan.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Untuk merespons tekanan nilai tukar, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026. Selanjutnya, pada 9 Juni 2026, BI-Rate kembali dinaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen (Bank Indonesia, 2026d, 2026e).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar, menjaga ekspektasi inflasi, dan mempertahankan inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen. Data Bank Indonesia pada Juni 2026 menunjukkan BI-Rate sebesar 5,50 persen dan inflasi IHK tahunan sebesar 3,08 persen, yang masih berada dalam rentang sasaran inflasi tersebut (Bank Indonesia, 2026f).

Kenaikan suku bunga dapat mendukung rupiah melalui peningkatan daya tarik aset keuangan berdenominasi rupiah. Ketika imbal hasil aset domestik meningkat, investor mempunyai insentif yang lebih besar untuk mempertahankan atau menambah investasi di Indonesia. Peningkatan permintaan terhadap aset rupiah kemudian dapat membantu menahan depresiasi.

Stabilisasi kurs juga dapat mengurangi tekanan inflasi impor. Apabila rupiah menjadi lebih stabil, kenaikan harga bahan baku dan barang impor dapat dibatasi sehingga tekanan terhadap biaya produksi tidak semakin besar.

Namun, kenaikan suku bunga memiliki konsekuensi. Biaya kredit rumah tangga dan dunia usaha dapat meningkat. Perusahaan dapat menunda investasi, sedangkan masyarakat dapat mengurangi pembelian rumah, kendaraan, atau barang tahan lama yang menggunakan pembiayaan kredit.

Respons kebijakan tersebut melahirkan dua jalur pengaruh:

$$\text{Depresiasi Rupiah}\to \text{Risiko Inflasi}\to \text{Kenaikan Suku Bunga}\to \text{Stabilisasi Kurs}$$

Akan tetapi, pada jalur lain:

Kenaikan Suku Bunga→Kenaikan Biaya Kredit→Penurunan Konsumsi dan Investasi→Risiko Perlambatan Ekonomi

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dilema kebijakan. Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga harus memperhatikan pengaruh pengetatan moneter terhadap konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Analisis Filosofis

Perspektif Ontologis: Hakikat Nilai Tukar Rupiah

Ontologi mempertanyakan hakikat realitas yang diteliti. Dalam penelitian ini, pertanyaan ontologisnya adalah: apakah pelemahan rupiah hanya merupakan perubahan angka atau merupakan realitas sosial-ekonomi yang lebih kompleks?

Secara objektif, nilai tukar dapat diukur dan dicatat melalui transaksi pasar. Namun, nilai tukar juga merupakan realitas sosial karena dipengaruhi oleh kepercayaan, ekspektasi, persepsi risiko, dan tindakan kolektif pelaku ekonomi.

Ketika investor memperkirakan risiko ekonomi meningkat, mereka dapat memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman. Tindakan tersebut meningkatkan permintaan terhadap dolar dan memperbesar tekanan terhadap rupiah. Dengan demikian, persepsi yang awalnya bersifat subjektif dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang objektif.

Pandangan ini sejalan dengan realisme kritis yang menekankan bahwa penelitian tidak cukup hanya mencatat peristiwa yang terlihat, tetapi juga perlu mengidentifikasi struktur dan mekanisme penyebab di balik peristiwa tersebut (Bhaskar, 2008). Dalam konteks nilai tukar, peneliti tidak cukup hanya mencatat bahwa rupiah melemah, tetapi juga perlu menganalisis peranan arus modal, impor, utang luar negeri, kebijakan moneter, dan ekspektasi pasar.

Perspektif Epistemologis: Bagaimana Hubungan Kausal Diketahui?

Epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh dan membenarkan pengetahuan. Dalam penelitian ini, persoalan epistemologis muncul ketika peneliti menyatakan bahwa pelemahan rupiah menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli.

Kenaikan kurs dan inflasi yang terjadi berdekatan hanya menunjukkan korelasi temporal. Keadaan tersebut belum otomatis membuktikan hubungan kausal. Inflasi dapat meningkat karena gangguan distribusi, harga pangan, energi, permintaan masyarakat, atau kebijakan pemerintah.

Karena itu, kesimpulan ilmiah perlu dibangun melalui pengujian empiris yang mempertimbangkan berbagai faktor. Analisis statistik dapat digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh nilai tukar terhadap inflasi. Sementara itu, wawancara dengan rumah tangga, pelaku usaha, pedagang, dan importir dapat menjelaskan bagaimana tekanan kurs dialami dalam kehidupan nyata.

Pendekatan tersebut penting agar penelitian tidak bersifat reduksionis. Angka inflasi nasional dapat memberikan gambaran umum, tetapi tidak selalu menggambarkan pengalaman konkret masyarakat. Inflasi yang masih berada dalam sasaran resmi dapat tetap menimbulkan kesulitan bagi rumah tangga yang pengeluarannya terkonsentrasi pada pangan dan transportasi.

Perspektif Aksiologis: Tujuan Kebijakan Ekonomi

Aksiologi mempertanyakan nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan serta kebijakan. Dalam konteks ini, pertanyaan utamanya adalah: untuk siapa stabilisasi rupiah dilakukan?

Stabilisasi rupiah tidak seharusnya hanya diarahkan untuk menjaga indikator pasar keuangan. Tujuan akhirnya adalah menjaga kemampuan produksi, kesempatan kerja, keterjangkauan harga, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ekonomi juga tidak sepenuhnya bebas nilai. Penetapan suku bunga, sasaran inflasi, subsidi, bantuan sosial, dan prioritas anggaran selalu mengandung pilihan mengenai kepentingan yang hendak dilindungi.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari turunnya kurs dari Rp18.171 menjadi Rp17.981 per dolar AS. Penilaian juga perlu mencakup dampaknya terhadap harga pangan, pendapatan riil, kesempatan kerja, beban kredit, kemiskinan, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Keadilan Distributif John Rawls

Teori keadilan John Rawls memberikan dasar normatif untuk menilai distribusi manfaat dan beban kebijakan ekonomi. Melalui gagasan justice as fairness, Rawls menekankan bahwa institusi sosial dan ekonomi harus disusun secara adil. Ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung (Rawls, 1999).

Dalam konteks depresiasi rupiah, beban ekonomi tidak terbagi secara merata. Rumah tangga miskin, pekerja berupah tetap, dan usaha kecil yang bergantung pada bahan baku impor cenderung menghadapi tekanan lebih besar. Sebaliknya, pemilik aset dolar atau eksportir tertentu dapat memperoleh keuntungan.

Teori keadilan distributif mengarahkan perhatian pada bagaimana manfaat, risiko, dan beban sosial dibagikan kepada anggota masyarakat. Fokusnya tidak hanya pada jumlah manfaat secara keseluruhan, tetapi juga pada siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung kerugian.

Berdasarkan perspektif Rawls, kebijakan stabilisasi rupiah dapat dianggap adil apabila turut melindungi kelompok yang paling rentan. Kenaikan suku bunga, misalnya, perlu disertai kebijakan sosial dan fiskal seperti bantuan pangan yang tepat sasaran, perlindungan pendapatan, dukungan terhadap usaha kecil, dan penguatan produksi domestik.

Dengan demikian, stabilitas pasar keuangan perlu ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen

Pendekatan kapabilitas Amartya Sen memperluas makna daya beli dan kesejahteraan. Menurut Sen, kesejahteraan tidak cukup dinilai dari pendapatan atau jumlah barang yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang dianggap bernilai (Sen, 1999).

Pendekatan kapabilitas membedakan antara kepemilikan sumber daya dan kemampuan untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi kehidupan yang baik. Dua orang dengan pendapatan yang sama belum tentu memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, mobilitas, atau keamanan ekonomi. Pendekatan ini menempatkan kapabilitas dan fungsi manusia sebagai unsur penting dalam menilai kesejahteraan (Robeyns & Byskov, 2025).

Dari perspektif ini, penurunan daya beli bukan hanya berarti masyarakat membeli lebih sedikit barang. Penurunan daya beli dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk:

• memperoleh makanan yang bergizi;
• mengakses pelayanan kesehatan;
• membiayai pendidikan;
• menjangkau tempat kerja;
• mempertahankan tempat tinggal yang layak;
• berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Sebagai contoh, kenaikan harga pangan dapat memaksa rumah tangga menurunkan kualitas gizi. Kenaikan biaya transportasi dapat membatasi pilihan pekerjaan. Kenaikan harga obat dapat menyebabkan masyarakat menunda perawatan kesehatan.

Oleh karena itu, depresiasi rupiah dapat berkembang menjadi deprivasi kapabilitas apabila kenaikan biaya hidup tidak disertai peningkatan pendapatan dan perlindungan sosial. Keberhasilan kebijakan ekonomi perlu diukur dari kemampuannya mempertahankan kebebasan nyata masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak.

Perspektif Utilitarianisme dan Keterbatasannya

Dalam pandangan utilitarian, kebijakan dianggap baik apabila menghasilkan manfaat bersih terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Berdasarkan pendekatan ini, kenaikan suku bunga dapat dibenarkan apabila manfaat stabilisasi rupiah dan pengendalian inflasi lebih besar daripada biaya perlambatan konsumsi dan investasi.

Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan. Peningkatan kesejahteraan secara agregat dapat menyembunyikan kerugian besar yang dialami kelompok tertentu. Suatu kebijakan mungkin efektif menjaga kepercayaan investor, tetapi pada saat yang sama meningkatkan biaya kredit bagi usaha kecil atau mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, analisis manfaat agregat perlu dilengkapi dengan prinsip keadilan distributif. Kebijakan tidak hanya perlu dinilai berdasarkan hasil rata-rata, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kelompok yang paling rentan.

Sintesis Analisis Ekonomi dan Filosofis

Berdasarkan analisis ekonomi dan filosofis, keterkaitan antara pelemahan rupiah, inflasi, dan daya beli dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tekanan Eksternal dan Arus Modal→Depresiasi Rupiah→Kenaikan Harga Impor→Kenaikan Biaya Produksi→Inflasi→Penurunan Pendapatan Riil→Penurunan Daya Beli→Penyempitan Kapabilitas Masyarakat

Sementara itu, jalur respons kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Depresiasi dan Risiko Inflasi→Kenaikan Suku Bunga→Stabilisasi Nilai Tukar

Namun, kebijakan tersebut dapat membentuk jalur lain:

Kenaikan Suku Bunga→Kenaikan Biaya Kredit→Tekanan terhadap Konsumsi dan Investasi→Risiko Perlambatan Ekonomi

Sintesis tersebut memperlihatkan bahwa pelemahan rupiah bukan hanya persoalan moneter. Fenomena ini juga menyangkut struktur produksi, distribusi beban ekonomi, keadilan sosial, dan kebebasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Secara ontologis, nilai tukar merupakan realitas ekonomi sekaligus sosial. Secara epistemologis, hubungan antara kurs, inflasi, dan daya beli perlu dibuktikan melalui metode yang mampu membedakan korelasi dan kausalitas. Secara aksiologis, kebijakan stabilisasi perlu diarahkan kepada perlindungan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan.

Kesimpulan

Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS memiliki keterkaitan yang erat dengan risiko kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Hubungan tersebut bekerja melalui peningkatan harga barang impor, kenaikan biaya produksi, dan penerusan biaya ke harga konsumen.

Data menunjukkan bahwa rupiah mencapai Rp18.171 per dolar AS pada 8 Juni 2026, sedangkan inflasi tahunan Mei 2026 berada pada 3,08 persen. Pada saat yang sama, rata-rata upah buruh Februari 2026 tercatat sebesar Rp3,29 juta per bulan. Kombinasi volatilitas kurs, kenaikan harga, dan pertumbuhan pendapatan yang terbatas dapat mengurangi kemampuan konsumsi, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

Namun, kenaikan inflasi tidak dapat dijelaskan hanya oleh perubahan nilai tukar. Harga pangan, energi, distribusi, permintaan domestik, dan kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh. Karena itu, hubungan depresiasi rupiah dan inflasi harus diuji secara empiris dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Dari perspektif filosofis, kebijakan stabilisasi tidak cukup dinilai berdasarkan keberhasilannya menjaga nilai tukar. Mengacu pada Rawls, kebijakan juga perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kelompok yang paling kurang beruntung. Mengacu pada Sen, penurunan daya beli penting diperhatikan karena dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.

Dengan demikian, stabilitas rupiah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan, memperluas kapabilitas manusia, dan mewujudkan keadilan sosial.

Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

Pelemahan nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap inflasi serta berpengaruh negatif terhadap pendapatan riil, daya beli, dan kapabilitas masyarakat Indonesia. Dampak tersebut diperkirakan lebih besar pada rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga kebijakan stabilisasi nilai tukar perlu disertai perlindungan sosial dan kebijakan distributif yang tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026a). Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen. Berita Resmi Statistik, 2 Juni 2026.

Badan Pusat Statistik. (2026b). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,68 persen: Rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta. Berita Resmi Statistik, 5 Mei 2026.

Badan Pusat Statistik. (2026c). Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). Berita Resmi Statistik, 5 Mei 2026.

Bank Indonesia. (2026a). Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). Statistik Informasi Kurs. Data sampai dengan 11 Juni 2026.

Bank Indonesia. (2026b). JISDOR, kurs acuan non-USD/IDR, dan kurs transaksi. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026c). Survei Konsumen Mei 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat. Siaran Pers No. 28/121/DKom, 10 Juni 2026.

Bank Indonesia. (2026d). BI-Rate naik 50 bps menjadi 5,25%: Memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Siaran Pers No. 28/107/DKom, 20 Mei 2026.

Bank Indonesia. (2026e). BI-Rate naik 25 bps menjadi 5,50%. Siaran Pers No. 28/119/DKom, 9 Juni 2026.

Bank Indonesia. (2026f). Indikator ekonomi terkini: BI-Rate, inflasi IHK, dan sasaran inflasi. Bank Indonesia.

Bhaskar, R. (2008). A realist theory of science. Routledge. (Karya asli diterbitkan tahun 1975).

Hausman, D. M. (2025). Philosophy of economics. Dalam E. N. Zalta dan U. Nodelman (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Lamont, J., & Favor, C. (2017). Distributive justice. Dalam E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Rawls, J. (1999). A theory of justice (Rev. ed.). Harvard University Press.

Robeyns, I., & Byskov, M. F. (2025). The capability approach. Dalam E. N. Zalta dan U. Nodelman (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.